BogorKasohor, 13 September 2026 — Pemerintah Kabupaten Bogor menerima 423 bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum atau PSU dari PT Sentul City. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari proses pengamanan aset daerah dan penyelesaian administrasi pertanahan, sementara 26 bidang lainnya masih dalam tahap penyelesaian.

423 Bidang PSU Resmi Masuk Proses Pengamanan Aset

Penyerahan PSU dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada Jumat, 11 September 2026. Dari total 449 bidang tanah dalam 15 site plan PT Sentul City, sebanyak 423 bidang telah resmi diserahkan kepada Pemkab Bogor. Bupati Bogor Rudy Susmanto menyebut penyerahan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti proses penyelesaian persoalan PSU. Prosesnya tidak berhenti pada penyerahan dokumen, karena setiap bidang harus melalui tahapan teknis pertanahan. Tahapan tersebut meliputi pengukuran, pengecekan dokumen, penyesuaian dengan site plan, hingga memastikan kesesuaian dengan izin dan tata ruang. Langkah tersebut diperlukan agar status aset pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas.

Masih Ada 26 Bidang yang Berproses

Meskipun 423 bidang sudah diserahkan, masih ada 26 bidang yang belum selesai. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menyatakan penyelesaian sertifikat hak pakai untuk bidang yang tersisa ditargetkan pada November 2026. Sisa bidang tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian aset skala besar membutuhkan proses bertahap. Pemerintah daerah dan kantor pertanahan perlu memastikan dokumen dan kondisi lapangan sesuai sebelum sertifikat dapat diterbitkan. Target penyelesaian pada November menjadi tahap berikutnya yang akan diperhatikan publik. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, seluruh kewajiban PSU yang terkait dapat semakin mendekati tahap akhir.

Pemkab Juga Terima 320 Sertifikat BMD

Selain 423 bidang PSU Sentul City, Pemkab Bogor pada kesempatan yang sama menerima 320 sertifikat Barang Milik Daerah atau BMD. Sertifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengamanan aset pemerintah daerah. Pengamanan aset penting karena status hukum yang jelas memudahkan pemerintah dalam melakukan pencatatan, pengelolaan, dan pemanfaatan. Tanpa administrasi yang tertib, aset pemerintah berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pemkab Bogor menyebut langkah tersebut sejalan dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pengamanan aset milik pemerintah daerah. Karena itu, agenda sertifikasi bukan hanya urusan pertanahan, tetapi juga bagian dari tata kelola pemerintahan.

Apa Arti PSU bagi Masyarakat?

PSU pada kawasan perumahan atau permukiman berkaitan dengan fasilitas yang mendukung kehidupan warga. Ketika aset tersebut telah memiliki status hukum dan pengelolaan yang jelas, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengatur pemanfaatannya sesuai ketentuan. Rudy menegaskan bahwa setelah aset diterima, tahapan berikutnya adalah pengelolaan dan pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya, proses serah terima bukan akhir, melainkan bagian dari rangkaian menuju pengelolaan aset yang lebih tertib. Bagi masyarakat, kepastian administrasi dapat menjadi hal penting karena berkaitan dengan kejelasan status fasilitas dan aset. Pemerintah diharapkan memastikan seluruh proses lanjutan berjalan transparan, terukur, dan berorientasi pada manfaat publik.

FAQ

Berapa bidang PSU Sentul City yang sudah diserahkan?

Sebanyak 423 bidang dari total 449 bidang dalam 15 site plan telah diserahkan kepada Pemkab Bogor.

Berapa bidang yang masih tersisa?

Sebanyak 26 bidang masih dalam proses penyelesaian sertifikat hak pakai dan ditargetkan selesai pada November 2026.

Apa aset lain yang diterima Pemkab Bogor?

Pada kesempatan yang sama, Pemkab Bogor menerima 320 sertifikat Barang Milik Daerah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Sumber berita: Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor — https://setda.bogorkab.go.id/berita/seputar-opd/bupati-rudy-susmanto-terima-423-bidang-lahan-psu-sentul-city

Sumber foto: Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor